Fraksi PDI-P Harap Layanan Kesehatan Jadi Prioritas di APBD 2022
Kutim- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memaparkan pandangan umum fraksi mengenai kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2022, Rabu (18/8/21).
Pandangan Fraksi dibacakan oleh Faisal Rahman mengatakan bahwa setelah mencermati nota pengantar rancangan kebijakan APBD dan PPAS Kabupaten Kutim tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan pemerintah.
Maka Fraksi PDIP memberikan pandangan dan catatan di berbagai bidang. Di antaranya, bidang kesehatan, pemerintah diminta untuk memastikan masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu atau masyarakat Kabupaten Kutim yang bersedia masuk di kelas 3 untuk dimasukkan sebagai peserta penerima bantuan iuran BPJS yang bersumber dari APBD.
Jaminan kesehatan dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran PBI BPJS dalam APBD sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap aspek kesehatan masyarakat kurang mampu.
“Kami meminta kepada dinas-dinas terkait untuk lebih proaktif turun ke lapangan melakukan pendataan kepesertaan PBI yang bersumber dari APBD. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan target 98 persen warga Kutim memiliki BPJS,” ucapnya.
Untuk diketahui pada tahun 2020 Kutim mengaggarkan PBI BPJS sekitar Rp 20 miliar, realisasinya baru Rp 4 miliar. Melihat kelemahan yang terjadi adalah proses pendataan yang kurang, dinas kurang proaktif di lapangan.
Pada kesempatan itu pula, Faisal meminta kepada pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan secara baik, bahkan penolakan terhadap pasien BPJS.
Pelayanan publik di bidang kesehatan adalah hal yang mendasar dari pemerintah yang wajib dipenuhi.
“Peningkatan pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian utama di masa pandemi saat ini, peningkatan akses, mutu, regionalitas rujukan penguatan dinas terkait dan dukungan lintas sektor harus berjalan seirama guna menciptakan kondisi yang baik bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Adv/kls)
