Fraksi Golkar Dukung Pemkab Kutim Lanjutkan Pembahasan KUA PPAS TA 2022

Kutim- DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat paripurna ke 28 masa sidang III tahun 2021, tentang penyampaikan pandangan umum fraksi- fraksi dalam dewan mengenai kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2022, di Gedung Sekretariat DPRD Kutim pada Rabu (18/08/21).

Rapat laripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kutim Joni, turut dihadiri oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan, Sekwan dan diikuti sebanyak 24 Anggota Dewan dengan 16 orang Anggota Dewan hadir dan melalui media zoom 8 Orang Anggota Dewan, Forkopimda Kutim serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kutim.

Ketua DPRD Kutim, Joni mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan nota penjelasan mengenai KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 pada tanggal 16 Agustus 2021 dan didalam nota penjelasan tersebut telah di cermati dan ditelaah fraksi-fraksi dalam dewan dan pada hari ini akan disampaikan pandangan umum fraksi- fraksi dalam dewan mengenai KUA dan PPAS tahun 2022.

“KUA dan PPAS tahun 2022 merupakan refleksi kebijakan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai melalui program program kerja daerah yang terdapat pada dokumen yang tertuang dalam RPJMD dokumen KUA PPAS menjadi jembatan antara rencana pembangunan dan penganggaran selanjutnya menjadi pedoman di dalam pembahasan APBD tahun 2022,” jelas Joni.

Selanjutnya menanggapi nota penjelasan rancangan KUA dan PPAS yang di sampaikan pemerintah, Fraksi Golongan Karya yang diwakili oleh Said Anjas menyampaikan pandangan umumnya bahwa Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyampaikan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2022 yang merupakan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah kepada daerah menyusun KUA PPAS.

Berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3 yang diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua permentasi RPJMD di tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi program kepala daerah yang memuat tujuan sasaran arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Dengan tema pembangunan 2022 meningkatkan infrastruktur dasar untuk mendukung daya saing ekonomi daerah.

“Dengan melihat tema RPJMD tahun kedua tujuan dan sasaran serta arah pembangunan sangat sesuai dengan kondisi dan situasi darurat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar secara adil dan merata,” ucap Anjas. (Adv/kls)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *