Legislatif dan Eksekutif Sepakat Tak Lepas Dusun Sidrap

Kutim- DPRD Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat paripurna mengenai penandatanganan Nota kesepakatan Tentang usulan Pemerintah kota Bontang terkait Perubahan garis batas antara wilayah Kutim dengan Bontang pada Susun Sidrap Desa Martadinata Kecamatan teluk pandan Kabupaten Kutim.

Ketua DPRD Kutim, Joni memaparkan bahwa mengenai kesepakatan terkait usulan pemerintah Kota Bontang tentang perubahan garis batas pada segmen Dusun Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan.

Adanya permasalahan terkait dengan masyarakat yang bermukim di Dusun Sidrap pada pelayanan administrasi pemerintah yang terhambat, pembangunan tidak merata, minimnya fasilitas sekolah, dan pelayanan kesehatan.

Hal ini Karena banyaknya permasalahan, ditambah dengan kondisi geografis yang dekat dengan Kota Bontang, sebagian masyarakat yang bermukim di Dusun Sidrap lebih memilih untuk bergabung dengan wilayah Kota Bontang.

“Prinsipnya kami mengadakan rapat dengar pendapat terkait perubahan garis batas daerah yang diusulkan Pemerintah Kota Bontang pada tanggal 3 Agustus 2021,” sebutnya.

Sehingga kesimpulan dari semua fraksi bahwa kami unsur pimpinan dan ketua-ketua fraksi terkait Usulan pemerintah kota Bontang terhadap perubahan garis batas daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang pada segmen Dusun Sidrap, menolak pelepasan Dusun Sidrap menjadi wilayah Pemerintahan Kota Bontang.

“Bersama dengan penolakan usulan Pemerintah Kota Bontang terkait perubahan batas daerah tersebut dengan melampirkan tiga poin simpulan dari penolakan perubahan batas daerah,” sebut dia. (Adv/kls)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *