Wakil Ketua Komisi A DPRD Kutim Tidak Sepakat Tenaga Honorer Dihapus
Kutim– Wakil Ketua Komisi A DPRD Kutim, Basti Sanggalangi tak sepakat jika tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) dan honorer di hapus. Legislator PAN ini pun meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan dan mengkaji ulang hal tersebut.
Sebab, kalau TK2D dan honorer dihapus tentu banyak putra-putri akan menganggur. Sehingga pemerintah Pusat perlu memikirkan ulang rencana tersebut.
“Harus ada solusi terbaik bagi masyarakat, tidak serta merta dihapus. Apalagi di Kutim yang kondisinya masih membutuhkan pegawai,” papar Basti.
Ia menegaskan tidak setuju dengan rencana itu, melainkan sebaliknya. Dikatakannya, sepakat dengan pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor beberapa waktu yang lalu.
“Bahwa kalau pusat ingin menghapus silakan, tapi di daerah jangan karena masih sangat dibutuhkan kehadirannya,” tuturnya.
Terkait rencana mengalihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ia berharap tenaga honorer seluruhnya bisa diangkat, tanpa ada tes maupun seleksi kembali.
“Apalagi saat ini jumlahnya masih ribuan, kurang lebih tujuh ribu jiwa. Setidaknya mereka diangkat semua jadi P3K karena meraka sudah mengabdi cukup lama,” tukasnya. (adv)
