Peningkatan PAD Wujudkan Kemandirian Fiskal
Kutim– Keuangan Pemerintah Daerah harus terus dipacu melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar bisa mewujudkan kemandirian fiskal.
Sehingga kedepan pelaksanaan roda Pemerintahan tidak lagi bergantung Sepenuhnya dari dana transfer Pemerintah Pusat.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekkab Kutim, Zubair mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut, harus terus didorong melakukan terobosan baru agar bisa meningkatkan PAD.
Pasalnya, untuk mewujudkan kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah harus terus ditingkatkan, minimal 50 persen PAD masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Jadi instansi terkait harus bekerja keras lagi, pasalnya saat ini kontribusi PAD ke APBD Kutim baru mencapai kurang lebih sekitar 4 persen.
“Masih ada sekitar 46 persen yang harus di capai agar bisa mewujudkan kemandirian fiskal. Jadi ukurannya di PAD,” kata Zubair.
Diakuinya, selama ini APBD Kutim memang terbilang besar, lantaran masih bergantung dari dana transfer Pemerintah Pusat, seperti dana bagi hasil (DBH) dan sebagainya. Sehingga harus terus didorong sehingga PAD bisa mengalami peningkatan.
“Selama ini kan PAD Kutim masih terbilang stagan tidak ada pergerakan yang signifikan,” ulasnya.
Sehingga harus ada langkah-langkah yang dilakukan pemerintah agar bisa mewujudkan kemandirian fiskal. Seperti memaksimalkan pengembangan lapangan usaha, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusda dan lain sebagainya. Memang diharuskan kreatif atau berinovasi untuk menggali sumber PAD yang baru.
“Harus membuka peluang berbisnis tapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena pemerintah punya alat untuk berbisnis melalui BUMD,” tukasnya. (adv/kls)
