Penggunaan Anggaran Menangani Covid-19 Diminta Transparan
Kutim- Penanganan Covid-19 harus menjadi prioritas karena hingga kini wabah pandemi Covid-19 masih terjadi dan mengancam keselamatan masyarakat.
Tentu masyarakat berharap keterbukaan pemerintah daerah dalam program-program penanganan yang dijalankan, seperti terkait bantuan sosial bagi warga yang terdampak, penggunaan anggaran dan sebagainya.
Anggota DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan asal politisi Gerindra mengingatkan pemangku kebijakan hal ini (Pemerintah) agar tetap terbuka dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 agar masyarakat juga bisa turut mengawasi.
Menurutnya, keterbukaan penggunaan anggaran ini penting agar masyarakat dan semua pihak bisa ikut mengawasi dan memberi masukan supaya semua yang dijalankan tepat sasaran, khususnya terkait bantuan sosial.
“Keterbukaan itu memang sangat penting agar masyarakat tidak berprasangka buruk terkait penyaluran bantuan sosial akibat tidak akuratnya data penerima bantuan,” bebernya.
Meskipun terdapat kendala namun pemerintah juga harus terbuka sehingga masyarakat tidak merasa curiga. Hanya mencegah munculnya fitnah di masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.
“Jika terbuka tentu akan lebih mudah untuk memberi masukan jika ada kendala yang dihadapi dalam penanganan Covid-19. Agar penanganan wabah ini betul-betul sesuai koridor yang tepat,” bebernya.
Sebab menurutnya berdasarkan laporan secara terperinci terkait penggunaan dana penanganan Covid-19 belum sampai ke pihaknya sebagai fungsi pengawasan.
“Sehingga kami belum secara pasti mengetahui kegiatan yang telah dilakukan oleh tim Satgas Covid-19,” imbuhnya.
Bahkan tak menyangkal wabah pandemi mengalami kenaikan dan merebak secara signifikan pasien Covid-19 di Kutim yang harus menjadi atensi bersama.
“Tim Satgas harus ada penjelasan yang jelas terkait penanganan pasien serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang dilakukan,” sebutnya.
Sehingga berharap agar pemerintah daerah tak perlu khawatir dengan keterbukaan hal itu. Justru dengan keterbukaan sebagai upaya agar semua pihak bisa ikut membantu jika ada kendala yang dihadapi.
“Jangan sampai dan kita tidak menginginkan adanya penyelewengan anggaran penanganan Covid-19, apalagi ini untuk urusan kemanusiaan ini harus dipergunakan sesuai dengan realita di lapangan,” pinta Novel. (adv/kls)
