Ketua DPRD Kutim, Joni; PTM Sebaiknya Jangan Dulu
Kutim- Munculnya varian virus baru Covid-19 nampaknya membuat wabah Covid-19 terus berkepanjangan. Kendati masih merebaknya virus Covid-19 membuat keadaan semakin buruk.
Ketua DPRD Kutim, Joni saat diminta keterangan menyampaikan agar sebaiknya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) jangan gegabah dan terburu-buru untuk pelaksanaanya.
Bahkan di Kutim beberapa hari terakhir terus terjadi lonjakan kasus. Seiring wacana pelaksanaan PTM pada Juli ini 2021 nampaknya perlu dipertimbangkan kembali atau ditinjau ulang.
PTM dicanangkan akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2021 meminta agar pemerintah daerah agar masih mempertimbangkan kembali risiko pelaksanaan PTM.
“Kami mengkhawatirkan adanya lonjakan penularan yang terjadi belakangan ini terhadap PTM. Perkembangan kasus sedang meningkat,” sebutnya.
Sehingga perlu ada pembahasan ulang sebelum PTM mulai diberlakukan. Ia juga mengakui tim Satgas bersama Forkopimda rutin membahas terkait penanganan Covid-19.
“Memang saat ini beberapa kecamatan juga alami kenaikan status zona. Makanya perlu ada kajian dan jika tidak memungkinkan agar menunda PTM,” bebernya.
Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Termasuk mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi melakukan vaksin.
“Upaya pengendalian Covid-19 dengan mengikuti program vaksinasi. Jadi harus tetap disiplin protokol kesehatan, supaya wabah benar-benar bisa dikendalikan secara maksimal sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilakukan,” bebernya.
Mendukung jika pemerintah untuk menunda PTM di sekolah yang rencananya akan digelar pada Juli mendatang.
Hal itu diungkapkannya, sebab penyebaran Covid-19 di Kutim kembali melonjak. Diakui, memang seharusnya ditunda dulu karena resiko penyebarannya sangat berbahaya.
Meski dia sepakat jika mutu kepintaran para siswa sangat menurun karena hanya sekolah online. Namun, kata dia, yang lebih penting adalah demi menjaga kesehatan para siswa.
“Jika memang harus dipaksakan belajar tatap muka, harus betul-betul disaring sekolah-sekolah yang siap melaksanakan,” tutupnya. (adv/kls)
