DPU Pastikan Progres Pembangunan Tahun Jamak Terus Berjalan
Kutim– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memastikan bahwa proyek multy years contract (MYC) atau tahun jamak akan terus berjalan sesuai skema yang dicanangkan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala DPU Kutim, M. Muhir saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (10/11/2022).
“Terus berprogres karena pembangunan tahun jamak memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun pelaksanaan memang membutuhkan waktu,” bebernya.
Pihaknya tidak menampik, bahwa memang kendala pengerjaan fisik ini salah satunya faktor cuaca yang tidak bisa di prediksi apalagi periode tahun 2022 curah hujan cukup tinggi.
“Sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu rumit. Hanya saja faktor cuaca ini yang sulit di prediksi. Apalagi pekerjaan tahun jamak di skemakan per dua tahun,” ulasnya.
Diakui, memang untuk pelaksanaan proyek tahun jamak akan berjalan pada 2023 mendatang dikarenakan waktu terbatas sehingga tidak bisa terlaksana pada APBD-P 2022 tahun ini.
“Kami juga minta dukungan sejumlah pihak untuk mendukung percepatan pembangunan khususnya bidang infrastruktur,” ulasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kutim, Joni menuturkan pihaknya akan terus mendorong pemerintah agar realisasi program pembangunan tahun jamak bisa segera terlaksana. Sebab diakui, untuk alokasi APBD-P belum bisa terlaksana mengingat terpacu dengan waktu.
“Prinsipnya kami mendukung agar proyek tahun jamak bisa terlaksana. Jadi isu kami menolak itu tidak benar. Bahkan hasil konsultasi kami ke Kemendagri terkait skema apakah bisa berjalan setahun ataukah per dua tahun,” bebernya.
Meski demikian, progesnya harus tetap berjalan. Terpenting secara teknis harus ada persamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif.
“Kalaupun tidak bisa berjalan di APBD-P 2022 ini namun harapan kami bisa berjalan pada 2023 mendatang. Karena dua tahun sebelumnya kita gak bisa membangun karena dilanda Covid-19,” harapnya.
Senada, anggota komisi B DPRD Kutim, Faizal Rachman mengutarakan secara gamblang terkait rincian jumlah alokasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami kenaikan signifikan di APBD-P 2022 tahun ini.
“Kami berharap agar besaran anggaran yang telah ada bisa terserap semua tanpa harus jadi Silva akhir tahun,” beber Faizal.
Pihaknya menilai bahwa program tahun jamak agar bisa di skemakan dengan satu tahun pengerjaan serta menghindari penunjukan langsung (PL). Sehingga tidak ada hambatan pengerjaan. Sebab jika terlaksana akhir tahun tentu tidak akan maksimal.
“Kami tidak ada persoalan dengan skema pengerjaan karena tim teknisnya di eksekutif. Cuma kami minta agar pelaksanaan tidak molor hingga harus berpacu dengan waktu,” tukasnya. (adv/kls)
