Dewan Respon Usulan Penerbitan Perda Ketenagakerjaan

Kutim- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) telah mendukung dan merespon usulan penerbitan Rancangan peraturan daerah ketenagakerjaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kutim, Joni meminta agar pada 2021 raperda ini bisa diusulkan oleh eksekutif atau inisiatif dari legislatif.

“Dengan adanya Perda Ketenagakerjaan ini dapat menumbuhkan jumlah tenaga kerja di Kutim. Sekaligus menjadi payung hukum bagi pekerja yang dilindungi oleh konstitusi. Ini juga sekaligus penjabaran dari UU Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia,” imbuhnya.

Ditambahkan, Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan meminta perhatian Pemkab Kutim. Pemkab dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Kutim.

Mewakali lembaga DPRD bahwa dengan hadirnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati hari ini agar anggaran Disnaker disupport.

“Kami siap membantu apabila disetujui dan fasilitas ini diberikan anggaran. Mari kita bahas bersama agar supaya diberilkan fasilitas yang lebih, supaya keluhan rekan-rekan serikat hari ini bisa terjawab,” bebernya.

Senada, Anggota DPRD Kutim sekaligus Ketua Bapemperda, Agusriansyah Ridwan, merespon positif terkait wacana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan.

“Kami dari dewan sangat mendukung usulan Perda ini. Karena memang regulasi dapat memberikan perlindungan bagi para pekerja khusunya, apalagi di Kutim kini mulai banyak memiliki industri,” katanya.

Menurut dia, dengan adanya peraturan daerah tersebut dapat memetakan beragam persoalan ketenagakerjaan yang ada di Kutim. Di antaranya CSR setiap perusahaan di arahkan pada pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi para pekerja asal Kutai Timur (Kutim).

“Lebih khususnya nanti di aturan itu, setiap investor dan perusahaan yang akan membuka lowongan pekerjaan harus berbasis KTP yang artinya harus mengutamakan tenaga lokal selain kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan,” ucapnya.

Ia menyebutkan, dengan rencana pembentukan Perda Ketenagakerjaan yang manfaatnya dapat memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja.

“Nanti jika perda ini sudah ada, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pekerja terjamin dengan jelas. Disini nanti setiap perusahaan diharapkan tidak berbuat semena-mena terhadap pekerja. Hak-hak pekerja mesti dijamin seperti keselamatan dan kesehatannya,” katanya.

Agusriansyah mengatakan jika saat ini raperda ketenagakerjaan telah diusulkan. Bahkan telah diserahkan pada pemerintah daerah untuk mendapat tanggapan.

“Kami sudah usulkan pada Raperda inisiatif 2021, kami sedang tunggu tanggapan pemerintah,” tuturnya. (adv/kls)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *