Meski Belum Dapat APD, Bawaslu Kutim Tetap Lakukan Pengawasan Sesuai Tahapan

Ketua Bawaslu Kutim, Andi Mappasiling

Sangatta, kilaskaltim.com– Memasuki tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan berjalan meski sebelumnya tahapan sempat tertunda akibatnya webahanya wabah Covid-19.

Namun setelah adanya edaran akan dilanjutkan tahapan sehingga pihaknya mengaktifkan kembali pengawas pemilu kecamatan (Panwaslucam) dan tenaga pengawas desa (TPD) meskipun belum mendapat alat pelindung diri (APD). Pengaktifan terhitung sejak tanggal (13/6/2020) Sabtu Kemarin.

Ketua Bawaslu Kutim Andi Mappasiling mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu RI dan pemerintah setempat terkait anggaran Pilkada tahun ini. Pihaknya menekanakan bahwa tidak ada pengajuan tambahan anggaran hibah. Menurutnya anggaran yang telah diajukan dan disusun dalam NHPD akan di maksimalkan.

“Kami memaksimalkan agggaran yang telah disepakati sebelumnya. Tak kerkecuali alokasi tambahan seperti APD kami tidak masukan dalam rincian anggaran. Kami hanya menunggu apakah APD ini di tanggung oleh pemerintah daerah atau pusat sampai saat ini belum ada keputusan,” kata Andi.

Untuk mensiasati anggaran maka pihaknya akan menghilangkan agenda-agenda yang sifatnya tidak begitu urgen. Efesiensi anggaran seperti menghilangkan perjalanan dinas maupun pos-pos yang tidak di anggap penting.

“Pengadaan APD sangat penting karena di lapangan pasti ada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan orang banyak seperti saat melakukan verifikasi faktual (Verfak) kepada calon perseorangan,” sebutnya.

Pada pelaksanaan pilkada ini anggarannya yang dibebankan APBD setempat sehingga masing-masing Kebupaten/Kota menyesuaikan besarannya.

“Kami mendapat hibah Rp 16 Miliar yang di cairkan secara bertahap. Saat ini yang sudah di cairkan atau gunakan mencapai 40 persen. Sisa anggaran tinggal kita maksimalkan saja,” tandasnya. (Kls)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *