Kekerasan Anak Meningkat, DPPA Minta Orangtua Perhatikan Pola Asuh Anak

Kutim– Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kutai Timur (Kutim) terus memberikan ruang aduan jika terjadi kekerasan bagi perempuan dan anak.

Kepala PPPA Kutim, Aisyah mengatakan, pihaknya lebih mendominasi menangani kasus anak.

“Intinya setiap pengaduan kasus kekerasan pada anak semua tertangani oleh Tim konselor DP3A yang bertugas secara berjadwal. Kecuali yang tidak melapor ke kami,” sebut dia.

Namun ada juga yang kasus langsung melapor ke aparat kepolisian. Hal itu juga pihaknya tetap berperan untuk ditindaklanjuti oleh konselor untuk dihubungi aparat sebagai pendampingan dan konseling.

“Rasa terutama akibat kekerasan yang dialami mereka tentu karena kurangnya komunikasi antara anak dan orang tua mereka,” jabarnya.

Bahkan, pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan sosialisasi parenting melalui majelis taklim dan sekolah tentang pentingnya parenting. Sehingga anak-anak ini tahu, minimal melindungi dirinya sendiri.

“Kami telah membentuk Pusat Konsultasi Keluarga (Puspaga). Kami berharap dengan Puspaga ini, masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, seperti minimnya komunikasi antara anak dan orang tua, dapat teratasi,” harapnya.

Puspaga ini dari tingkat Kabupaten hingga Kecamatan sebenarnya sudah ada akan tetapi belum berjaakn secara maksimal karena masih dalam situasi Pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran.

“Kami juga membentuk Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Jadi pencegahan secara dini untuk hal-hal yang tak diinginkan sudah didukung oleh masyarakat sekitar. Kalau ada gelagat yang tidak bagus, masyarakat ikut peduli dan memberi nasehat,” bebernya.

Selain itu, Aisyah menuturkan bahwa pihaknya juga mendorong terbitnya perda perlindungan perempuan dan anak.

Menurutnya keterlibatan semua pihak guna menunjang dan mengefektifkan penerapan Perda sehingga mampu menekan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Sebab sambung Aisyah, butuh pembahasan ekstra dalam upaya penanganan korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

“Kami berharap agar semua pihak bisa terlibat apalagi di Kutim kasus kekerasan terhadap perempuan cukup meningkat signifikan,” tutur Aisyah.

Diakuinya, bahwa selama ini masih banyak kalangan yang beranggapan kasus kekerasan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab penuh DP3A, Padahal hal tersebut butuh dukungan dan kerjasama semua pihak dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

“Jangan sampai kesannya yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan hanya bertumpu kami. Padahal seharusnya semua sektor harus terlibat menangani masalah ini,” sebutnya.

Apabila sudah menyangkut masalah penanganan kesehatan baik fisik maupun psikis dampak dari kekerasan itu tidak hanya dibebankan instansi tertentu.

Sehingga diharapkan dengan adanya Perda perlindungan anak dan perempuan semua stakeholder yang berkaitan dengan tugas dan fungsi (Tufoksi) bisa bekerjasama dalam upaya pencegahan, penanganan hingga menekan jumlah kasus.

“Sehingga diharapkan Perda yang telah disahkan dapat memberikan jaminan perlindungan keamanan agar korban kekerasan perempuan dan anak bisa menurunkan,” tukasnya. (adv/kls)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *