PMII Kutim Harap Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 Tepat Sasaran
KILASKALTIM.COM – Sekretaris umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kutai Timur, Irwansyah pada prinsipnya mendukung kebijakan Pemkab Kutai Timur dalam memberikan bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak Corona Virus Diasease (Covid-19). Namun pihaknya meminta agar penyaluran di lapangan tepat sasaran kepada mereka yang berhak menerima.
“Pemberian bantuan berupa sembako kepada masyarakat tidak mampu sudah sepatutnya dilakukan pemerintah demi meringankan beban masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Maka itu kami berharap saat proses distribusi tidak lepas kontrol,” ujarnya.
Menurutnya imbas Covid-19 membuat banyak masyarakat yang terdampak utamanya dari sisi ekonomi, seperti pedagang kaki lima, tukang ojek, angkutan umum, juru parkir, penjual warteg dan lain-lainnya.
“Mereka semua harus dibantu lantaran masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah”, kata Irwansyah saat dihubungi oleh Jurnalis KilasKaltim.com pada kamis, (16/4/2020).
Dirinya sedikit mengkritisi pendistribusian bantuan sosial berupa sembako tersebut dinilai belum merata kepada masyarakat di wilayah pedalaman dan pesisir Kutim.
Sehingga pihaknya berharap agar bantuan itu sampai ke delapan belas Kecamatan yang ada di Kutim dan harus dipastikan sampai kepada warga yang betul-betul membutuhkan dan berhak menerima.
“Soga bantuan sosial tersebut telah sampai kepada seluruh masyarakat di Kutim sebab lingkupnya bukan hanya di pusat Kota Sangatta saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia juga memaparkan terkait mekanisme pendistribusian dan pendataan masyarakat kurang mampu calon penerima bantuan yang harus dilakukan dengan teliti agar bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat.
“Pendistribusian dan pendataan masyarakat penerima bantuan harus akurat, jangan sampai ada yang tertinggal dan salah sasaran,” tegas Irwansyah.
Pemuda kelahiran Sangakulirang itu juga mengingatkan bahwa pemerintah harus siap menerima kritikan agar mekanismenya bisa berjalan dengan baik agar tidak mendi polemik di tengah masyarakat.
“Harus transparan data penerima sembako yang didata setiap RT. Jangan sampai RT juga tidak melakukan pendataan secara baik yang mengakibatkan banyak warga yang tidak terakomodir padahal layak mendapat bantuan,” sebutnya. (*/Wn/Kls)
