Penghujung 2019, Pemkab Kutim Masih Miliki Utang Rp 200 Miliar

Refleksi akhir tahun, Pemkab Kutim paparkan capaian program hingga realisasi utang yang belum terbayarkan (ist)

KILASKALTIM.COM, SANGATTA-Tahun 2020 Pemkab Kutim nampaknya masih akan berfokus dalam penuntasan pelunasan pembayaran sisa utang di 2018 dan sejumlah program yang dirasionalisasi.

Bupati Kutim Ismunandar mengaku akan berkonsentrasi menuntaskannya di 2020 karena imbas defisit beberapa tahun sebelumnya. APBD 2020 senilai Rp 3,4 Triliun menjadi tumpuan Pemkab Kutim.

“Utang masih jadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2020. Saya minta kepada seluruh OPD untuk memberikan data akurat agar tidak ada item utang yang tertinggal,” jelasnya.

Dikatakan Ismu Pemkab Kutim sudah mencapai kinerja sekitar 65 persen dalam penyelesaian program utama yaitu Infrastruktur dasar seperti elektrifikasi listrik 24 jam sudah sampai di perdesaan dan pelayanan air bersih juga sudah dinikmati desa-desa.

“Dari data yang ada, desa-desa yang sudah berlistrik PLN sebanyak 91 Desa, sementara yang non PLN mencapai 61 Desa. Totalnya sudah ada 152 Desa. Untuk capaian layanan air bersih PDAM per November 2019 totalnya menembus angka 64 persen. Sudah ada 42 Desa terlayani,” papar Ismu.

Ismu menambahkan tidak hanya infrastruktur dasar yang tengah digenjot penyelesaian hingga 2020, sektor lain juga tengah dituntaskan seperti seperti layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan jalan, dan termasuk penguatan daerah lewat sinyal internet yang blank spot.

“Kesehatan di 2020 kita juga akan mencari tenaga dokter sekaligus pembangunan Puskesmas di kecamatan. Selanjutnya, pendidikan dengan menambah jumlah sarana prasarana sekolah. Kemudian untuk jalan lewat bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan kembali digenjot dalam peningkatan jalan,” jelasnya.

Untuk itu, Ismu akan terus berusaha untuk mendapatkan pencapaian terbaik, namun dirinya tidak juga mengklaim hasil-hasil capaiannya sudah 100 persen.

“Masih ada kekurangan yang harus kita tuntaskan di 2020. Kita akan terus berpacu untuk menyelesaikan kewajiban dalam program,” tandasnya.

Terpisah Sekda Irawansyah mengaku jika selama ini masih tersisa utang sebesar kurang lebih Rp 200 Miliar pada tahun 2018 sudah dianggarkan pada APBD 2020 bersamaan dengan insentif guru non PNS selama 4 bulan.

“Dipastikan akan cair pada triwulan pertama 2020. Sementara untuk rasionalisasi baru akan dianggarkan pada APBD- P mengingat rasionalisasi tersebut sebelumnya harus dilakukan audit atau dilakukan pendataan ulang terlebih dahulu oleh bagian pembangunan. Setelah data sudah lengkap dan akurat baru dikeluarkan bupati kemudian dimasukkan ke APBD-P,” paparnya.

Dikatakan selain rasionalisasi juga tidak banyak item lainnya yang akan ditambahkan pada APBD perubahan mengingat utang 2018 sudah di APBD 2020. (*)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *