Pemkab Kutim Dengarkan Aspirasi Nakes
Kutim– Sejumlah karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudungga berbondong-bondong mendatangi kawasan perkantoran bukit pelangi. Mereka melayangkan protes dan meminta agar Pemerintah dalam hal ini Bupati Kutai Timur (Kutim) menanggapi secara serius.
Secara bergantian, perwakilan tenaga kesehatan (Nakes) menyampaikan unek-unek yang sedang diarasakan selama ini, pasalnya berbagai keluhan yang dirasakan. Tak hanya itu, mereka bekerja merasa terkenan sehingga timbul ketidaknyamanan dalam bekerja.
Didit Tri Setyo Budi Salah satu perwakilan Nakes mengungkapkan bahwa merasa diperlakukan semena-mena dan intimidasi sehingga kerap timbul rasa putus asa.
Sebagai tindak lanjut dari rangkaian pertemuan ini dengan kondisi RSUD Kudungga termasuk dengan penyerahan pernyataan tertulis atau petisi.
Pihaknya bersepakat untuk melakukan audiensi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar sebagai wujud kesungguhan kami untuk melihat perhatian perbaikan dimasa yang akan datang.
Ia memaparkan kondisi manajemen manajerial RSUD Kudungga serta harapan yang akan diharapkan kedepannya.
“Kepemimpinan Direktur RSUD Kudungga bersifat otoriter dan tak sungkan-sungkan melakukan intimidasi terhadap karyawan sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan berpengaruh pada kondisi aktivitas di lingkungan rumah sakit,” sebutnya.
Dalam proses pengadaan barang dan jasa termasuk alat medis tidak melibatkan user atau pengguna alat terkait sehingga pengadaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi alat yang diperlukan kondisi ini berakibat pemanfaatan alat tersebut menjadi tidak maksimal bahkan tidak digunakan.
Padahal lanjut dia untuk pengadaannya menghabiskan banyak anggaran ketika pengelolaan keuangan yang tidak transparan termasuk dalam hal distribusi jasa pelayanan sehingga karyawan tidak mengetahui secara detail sumber dan kalkulasi jasa pelayanan yang diperoleh.
“Setiap upaya untuk meminta kejelasan ataupun transparansi jasa pelayanan selalu manajemen berkelit dan tidak diakomodir yang tepat terkait dengan jasa pelayanan belum dibayarkan,” ulasnya.
Oleh sebab itu pada kesempatan tersebut pihaknya meminta supaya RSUD Kudungga dilakukan audit internal untuk transparansi mengacu pada poin poin yang telah dikemukakan.
Termasuk mendorong agar dapat dilakukan restrukturisasi manajemen RSUD Kudungga kepada Direktur RSUD Kudungga dalam jabatan struktural.
Apabila tidak ada tindak lanjut akan bersedia mengundurkan diri secara bersama-sama serta akan mengadukan masalah ini ke ikatan dokter Indonesia (IDI) pusat, persatuan perawat Nasional Indonesia (PPNI) pusat dan perhimpunan dokter spesialis (PDS) pusat untuk tidak memfasilitasi permintaan dokter spesialis ataupun dokter umum atau profesi lainnya sekiranya ada permintaan dari manajemen RSUD Kudungga.
Menanggapi hal itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman akan melakukan kajian untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Akan membahas secara terperinci sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.
“Kami akan bahas segera agar dapat mengahasilkan keputusan secara bijak dan benar,” sebutnya singkat. (adv)
