PAD Merosot Tak Capai Target, Dewan Lakukan Koordinasi

Kutim- Setelah merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor retribusi.menjadi perhatian Anggota DPRD Kutim. Meski beberapa sektor retribusi tersebut dapat diandalkan untuk meningkatkan PAD. Namun target pendapatan justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk itu, Ketua Komisi B Faizal Rachman melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait bertujuan untuk mengetahui penyebab turunnya target PAD, terutama dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Setelah melakukan koordinasi memang targetnya sebesar Rp 700 juta namun yang sudah terealisasi sekitar kurang lebih Rp 49 juta.

“Menjadi pertanyakan kami kenapa realisasinya sangat kecil sekali,” beber Politisi PDI Perjuangan.

Meski ada beberapa kendala yang membuat target retribusi belum tercapai. Sebab tidak bisa lagi mengadakan Kir di lokasi.

“Sekarang kalau mau mengadakan Kir di lokasi harus ada mobil khusus untuk melakukan pengujian. Namun ini tetap coba kita dorong agar menjadi perhatian,” papar Faizal.

Seharusnya kata dia, dengan adanya kendaraan tersebut, mobilitas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor bisa lebih maksimal, sehingga bisa meningkatkan pendapatan.

Apalagi banyak perusahaan yang menggunakan truk, tapi pendapatan Kir dari operasional perusahaan itu sama sekali tidak ada.

“Makanya heran saat rapat dengan target Rp 700 juta sebetulnya kecil namun tidak mencapai target,” jabarnya.

Memang menjadi kendala kurangnya tenaga yang berkompeten untuk melakukan uji Kir, serta kurangnya anggaran operasional untuk melakukan razia kendaraan di lapangan dengan jumlah personil yang ada.

“Masih kekurangan tenaga yang memiliki kompetensi melakukan uji Kir,” imbuhnya.

Dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kutim, rata-rata hampir memiliki kendaraan mulai dari Bus angkutan karyawan hingga kendaraan truk yang rata-rata menggunakan KIR.

Namun sayangnya sambung dia, sebab seharusnya hal seperti ini bisa menjadi perhatian serius oleh Pemerintah namun tidak demikian.

“Kalau instansi terkait tidak didukung dalam program yang bisa meningkatkan PAD, maka apa yang disampaikan tidak sama dengan yang dilakukan. Seharusnya itu menjadi perhatian serius oleh pemerintah,” tutup Faizal. (Adv/kls)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *