Masdari Kidang Khawatir Aspirasi Rakyat Tidak Terakomodir di APBD

Kutim- Angggota Legislatif memang konsentrasi pada pembahasan APBD murni 2022, sebab adanya sistem penginputan program melalui SIPD. Sehingga perubahan tersebut yang mempengaruhi langkah program dewan dalam mengawal aspirasi para kontituen di dapilnya.

Seperti halya yang dirasakan anggota DPRD Kutim, Masdari Kidang yang prihatin akan kondisi tersebut. Belum adanya ketetapan pasti terkait alokasi anggaran dalam menyerap aspirasi tentunya menghambat jalannya roda legislatif dalam menjalankan amanat masyarakat.

Selain itu, Kidang juga masih menyoroti Porkir dewan yang menurutnya belum ada kejelasan Begitupula terkait anggaran perubahan dapat fokus membayar piutang, seharusnya memang demikian agar roda pembangunan kembali berkelanjutan pada masa-masa mendatang.

“Maka segeralah lakukan pembayaran hutang. Karena kewajiban kontraktor telah terlaksana tinggal kewajiban ekskutif (pemerintah) segera menyelesaikan pembayaran hutang,” paparnya.

Ia khawatir jika ada penghapusan hasil konstituen sehingga tidak ada reses maka tidak ada yang namanya penganggaran artinya sama saja saya misalnya selaku dewan sama saja dianggap masyarakat gagal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Akan tetapi Kidang mengungkapkan tak sedikit dirinya di desak para kontituenya dalam merealisasikannya beragam aspirasi kepentingan umum khususnya pada dapilnya.

“Tetap mengupayakan semaksimal mungkin walau kebanyakan mendahulukan dengan dana pribadi,” jabarnya.

Meskipun trrdengar isu dengan pemangkasan setiap OPD sebesar 12 persen, ia mengatakan sejauh ini dirinya belum mengikuti secara jauh hanya mendengar dari penjelasan melalui rekan-rekan dewan lainnya.

“Kemungkinan ada sebagian yang belum tahu. Kami harap agar tidak terjadi demikian,” tandasnya. (Adv/kls)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *