Ketua Komisi B Harap APBD 2020 Menjadi Bahan Evaluasi
Kutim- Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) berharap agar komitmen pemerintah akan menjalankan perbaikan yang disarankan.
Tentu hal itu harus dapat dibuktikan nantinya. Sebab pelaksanaan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Kutim 2020 dinilai masih perlu banyak perbaikan.
Ketua Komisi B DPRD Kutim, Faizal Rachman menekankan, perbaikan terhadap pelaksanaan APBD Kutim dengan komitmen yang digaungkan harus dengan pembuktian.
“Jadi harus siap melakukan perbaikan. Tentunya komitmen itu harus dilandasi dengan perbaikan nanti dapat dilihat sejauh mana yang telah dilakukan perbaikan,” ucap Faizal.
Perbaikan dan saran yang dimaksud sudah disampaikan ke pemerintah daerah melalui pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Politisi dari fraksi PDIP ini mengaku sudah memberikan saran dan masukan dalam rapat paripurna.
Setidaknya ada sepuluh saran dari usulan fraksi, termasuk salah satunya terkait dengan prioritas pembiayaan pada bidang pertanian, prioritas penambahan anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Termasuk juga meminta pemerintah agar fokus untuk menggarap agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih meningkat.
“Kami menyarankan agar pemerintah daerah menginventarisasi utang-utang daerah kepada pihak ketiga. Utang ini harus segera dibayarkan, itu semua telah sampaikan,” ucapnya.
Termasuk membenahi data piutang pajak bumi dan bangunan, sesuai dengan tindak lanjut atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
Kemudian terkait aset tetap tanah yang dimiliki Pemkab Kutim, sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan akan dilakukan inventarisir.
“Hal itu agar memudahkan untuk pengurusan sertifikat secara bertahap. Sehingga tanah yang telah dibebaskan pemerintah tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” tutupnya. (adv/kls)
