Hindari Konflik Lahan Eks Tambang, Dewan Dorong Penertiban Melalui Perda

Kutim- Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ramadhani mengusulkan regulasi untuk menanggulangi permasalahan lahan bekas pertambangan di Kutim.

Untuk itu dibutuhkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pemanfaatan lahan pasca tambang. Pihaknya mendorong pemerintah agar segera digodok.

Setidaknya dengan adanya perda pasca tambang tentu akan memiliki regulasi sebagai landasan hukum yang jelas terhadap pengelolaan lahan bekas pertambangan tersebut.

“Sebab dikhawatirkan setelah berakhirnya masa pertambangan akan terjadi konflik di tengah masyarakat karena saling berebut ingin menguasai ataupun mengelola lahan pasca tambang,” bebernya.

Terkhusus tambang batubara yang luasnya mencapai ribuan hektar akan jadi masalah ditengahh-tengah masyarakat jika kontrak kerjanya benar-benar berakhir.

“Karena belum jelas akan dikelola oleh siapa, bagaimana dan digunakan untuk apa,” imbuhnya.

Untuk itu, mengusulkan agar lahan bekas tambang dibuatkan Perda agar bisa dikelola oleh masyarakat kelompok tani dengan bekerjasama Perusahaan Daerah (Perusda).

“Agar ada kontribusi dari segi pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah,” ucapnya.

Pihaknya mengusulkan dengan adanya kelompok pekebunan dan pertanian yang ada di wilayah sekitar agar diberi izin untuk dikelola.

“Semestinya lahan eks tambang dapat digunakan akan tetapi dengan kerjasama dengan Prusda yang ada,” timpalnya. (adv/kls)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *