Gabungan Fraksi DPRD Kutim Sidak Ke PT Kobexindo

Kutim- Gabungan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melakukan Inspeksi mendadak (sidak) di kawasan pertambangan pabrik semen di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang.

Kendati demikian, disinyalir dugaan ada sejumlah permasalahan yang ada diantaranya terkait syarat bahasa mandarin bagi karyawan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) maupun pemenuhan legalitas ijin operasional perusahaan.

Sebab pihak perusahaan sempat diundang dalam rapat dengar pendapat (RDP) oleh pimpinan dewan namun tak memenuhi ankhirnya membuat sejumlah anggota dewan geram.

Saat tiba di lokasi tujuan namun pihak manajemen PT Kobexindo yang memiliki izin tambang semen justru tidak ada di lapangan. Hal ini membuat para wakil rakyat naik pitam.

Para legislator di lapangan hanya bertemu dengan pimpinan PT Hongshi selaku kontraktor. Mereka tidak mengetahui mengenai kondisi perizinan dan tenaga kerja. Karena semua itu diurus oleh PT Kobexindo.

Pimpinan sidak DPRD Kutim, Basti Sangga Langi menuturkan bahwa hasil sidak yang dilakukan bersama anggota DPRD akan memanggil ulang PT Kobexindo pekan depan. Karena masalah yang terjadi tidak bisa dikonfirmasi.

“Karena pihak manajemen PT Kobexindo tidak berada di tempat. Makanya kami akan panggil lagi perusahaan untuk menjelaskan semuanya. Termasuk keberadaan tenaga kerja asing mereka,” bebernya.

Saat ini progres dari pembangunan pabrik semen itu masih tahap pembukaan lahan. Aktivitas perusahaan semen hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari pantai Sekerat. Selain itu perusahaan juga sedang membangun dermaga.

Saat memasuki wilayah kerja perusahaan, rombongan berhenti di kamp para karyawan. Berbentuk barak. Dipakai sebagai kantor dan lainnya sebagai kamar tidur. Cukup banyak alat berat berada di lapangan seperti truk HD, ekskavator, buldoser, forklift hingga dump truk. Alat-alat berukir raksasa hilir mudik membuka lahan. Jumlahnya juga banyak.

Dalam penjelasannya, pihak PT Hongshi menyebut jika perusahaan itu hanya bekerja kontraktor. Terkait penyediaan tenaga kerja asing dan perizinan semua tanggung jawab Kobexindo. Sehingga apa yang ditanyakan oleh DPRD tak bisa dijawab.

Namun, rombongan sidak berhasil menemukan sejumlah bukti bahwasanya setelah di cros ceck sejumlah tenaga kerja asing ada yang habis izin tinggalnya.

“Bahkan ada yang hanya menggunakan pasport kunjungan bukan pasport pekerja atau bermukim,” paparnya.

Sementara terkait jumlah, data milik perusahaan masih sama dengan yang terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutim. Sebanyak 28 orang, walaupun dari laporan masyarakat yang masuk ke anggota DPRD jumlah tenaga kerja sudah mencapai ratusan. Pihaknya juga akan meminta pihak imigrasi hadir dalam rapat pekan depan.

“Tentunya untuk memastikan terkait keberadaan tenaga kerja asing ini.Terutama untuk jumlah, perizinan, penempatan kerja agar sesuai,” bebernya.

Semua instansi yang berkaitan bakal panggil untuk memperjelas status dan mekanisme awal masuk perusahaan. Dalam hal ini ditangani oleh Dinas penanaman modal, Perijianan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Senada, Ketua Komisi B DPRD Kutim, Faizal Rachman meragukan jika PT Kobexindo sudah mengikuti semua aturan perizinan. Sebab, meski sedang beroperasi, tapi tak ada satupun orang yang bisa menjelaskan dari pertanyaan yang diajukan.

β€œIni tanda jika Kobexindo ini ada masalah. Karena saat disidak justru tidak ada manajemennya,” tukasnya. (adv/kls)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *