DPD KNPI Kukar Tanggapi Secara Dingin Isu Permintaan Mundur

Kukar- Munculnya berita adanya permintaan mundur Ketua KNPI Kukar Eko Wulandanu yang muncul dalam kegiatan halal bihalal DPK KNPI Kecamatan, ditanggapi dengan santai oleh jajaran pengurus DPD KNPI Kukar.

“Biasa aja ada berita begitu, namanya juga dinamika organisasi, saya sudah kontak beberapa ketua DPK untuk klarifikasi dan InsyaAllah realitasnya teman-teman DPK tidak bermaksud seperti apa diisukan atau memang dipesan oleh segelintir oknum saja,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi Chairul Anam sambil tersenyum, ketika ditemui oleh media ini.

Dijelaskannya, bahwa kondisi anggaran bagi DPD KNPI Kukar hari ini yang sangat terbatas baik jumlah maupun penggunaannya, memang membuat KNPI Kukar dan DPK-DPK di kecamatan harus ekstra sabar menyikapinya.

Keadaan inilah yang menurutnya menjadi salah satu sebab munculnya kesimpulan yang keliru dengan menganggap Pengurus KNPI Kukar tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Memang kondisi anggaran yang dialokasikan untuk KNPI sekarang yang sangat terbatas, menuntut kita semua di KNPI Kukar harus berfikir dan bekerja lebih keras dan lebih inovatif dibandingkan dengan keadaan beberapa periode sebelumnya,” sebutnya.

Hal inilah yang kadang masih sulit diterima oleh beberapa pengurus di Kecamatan, sehingga mereka ini menganggap pihaknya di DPD KNPI kurang maksimal, khususnya untuk memberikan arahan kepada DPK-DPK.

Padahal banyak sekali kegiatan dan langkah yang sudah ditempuh oleh DPD KNPI dan bisa dicontoh oleh DPK di Kecamatan.

“Tentu semua langkah yang diambil DPD harus menyesuaikan dengan prosedur dan mekanisme organisasi KNPI serta mengikuti regulasi Pemerintah Daerah”, Urai Wakil Ketua yang biasa dipanggil Anam ini.

Selain itu lanjut Anam, pesan dari Bupati Kukar kepada seluruh kepengurusan KNPI di Kukar agar lebih bisa kreatif dan membangun kemandirian pemuda mestinya bisa dipegang oleh semua menjadi dasar menjalankan organisasi KNPI ini.

“sewaktu kami dilantik, sambutan Bupati Kukar sangat jelas, bahwa pemuda khususnya KNPI tidak boleh lagi bergantung penuh kepada pemerintah daerah,” ulas dia.

Pemuda KNPI harus mampu merealisasikan ide dan gagasannya secara mandiri, pemerintah daerah akan mendukung sesuai dengan kemampuan daerah, sisanya pemuda KNPI sendiri yang harus mampu mewujudkan kegiatannya.

Hal inilah yang langsung kami contohkan tak lama setelah selesai Musyawarah Daerah (MUSDA) KNPI Kukar akhir September kemarin, tanpa menunggu SK keluar.

“Kami langsung menggebrak kevakuman kegiatan pemuda dengan mengadakan EXPO yang sukses menghidupkan kembali perekonomian kecil dan mendapatkan keuntungan yang lumayan, tanpa sepeserpun menggunakan bantuan dari pemerintah,” bebernya.

Proposal permohonan dana kemanapun, murni hanya dari pengelolaan kegiatan EXPO tersebut. Ini satu saja contoh kegiatan yg sudah berjalan dan contoh kegiatan yang bisa dijadikan contoh oleh pengurus DPK untuk melahirkan kreatifitas lainnya.

“Kemudian beberapa DPK sukses mengikuti apa yang dicontohkan oleh DPD KNPI,” tukasnya. (*)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *