Dewan Prihatin Usulan Pokir Kerap Tak Terakomodir di APBD

Kutim- Masa reses merupakan masa para anggota dewan bekerja di luar gedung. Menemui masyarakat di daerah pemilihannya (dapil). Hal tersebut berlaku bagi anggota dewan tingkat pusat hingga daerah.

Hal tersebut untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat. Melaksanakan fungsi pengawasan yang dikenal dengan kunjungan kerja (kunker). Sehingga, segala pokok pikiran (pokir) yang diajukan anggota dewan kepada pemerintah daerah (pemda) tak lepas dari angan-angan masyarakat yang diharapkan jadi kenyataan.

Namun, tidak semua usulan pokir dari penjaringan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan. Menurutnya, usulan tersebut tidak diakomodasi lantaran tidak dianggap penting.

“Memang ada. Pemerintah menganggap tidak prioritas. Padahal itu program yang diusulkan berdasarkan hasil reses,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Padahal, usulan itu tidak asal diajukan. Apalagi diperoleh berdasarkan hasil rundingan bersama masyarakat. Sangat disayangkan apabila tidak mendapat perhatian pemerintah.

“Kalau selalu tidak diterima, untuk apa diadakan reses. Mending kami (dewan) tidak usah reses sekalian,” papar politikus NasDem itu.

Pihaknya malu kepada masyarakat. Apabila mendapat pertanyaan terkait usulan yang tidak diindahkan. Hal tersebut kerap ditanyakan setiap reses digelar.

“Contoh, ada rumah transmigrasi perlu perbaikan di Rantau Pulung (kecamatan) yang kami usulkan. Tapi tidak dianggap prioritas. Bahkan, saya sempat berdebat dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” jelasnya.

Pemerintah harus menilai. Ada yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi hasil reses merupakan harapan masyarakat agar dapat diakomodasi.

“Jangan sering diabaikan, masyarakat yang kasian. Kami pun (anggota dewan) merasa sangat malu apabila harapan mereka tidak dikerjakan. Apalagi saat reses usulannya selalu sama. Meskipun sudah memasuki tahun anggaran baru,” sebutnya.

Sekarang sistem memang beralih pada sistem informasi pembangunan daerah (SIPD). Meski secara langsung dapat mengusulkan pelbagai pokir secara online. Tetap saja, pihaknya heran lantaran masih saja tidak menjadi prioritas.

“Tetap dikoreksi lagi oleh Bappeda. Ini yang membuat usulan kami tidak diakomodasi. Kami harap menjadi perhatian pemerintah. Berbagai pokir yang diusulkan merupakan usulan dan desakan masyarakat untuk dipenuhi,” pungkasnya. (kls/adv)

Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *