Dewan Ingatkan Kebijakan PPKM Mikro Tidak Digiring Isu Sara

Kutim- Setelah Pemerintah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Mikro sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19.

Kebijakan daerah ini sebagai tindaklanjut dari intruksi Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim. Namun, kebijkan tersebut menuai pro kontra dikalangan masyarakat.

Anggota DPRD Kutim Siang Geah angkat bicara terkait pro dan kontra yang masih terus bergulir dari berbagai kalangan, baik di media sosial maupun di tengah masyarakat Kutim.

Dia menilai masih banyak pihak yang meragukan PPKM akan berhasil dalam menekan angka penularan Covid-19. Terlebih kebijkan tersebut diberlakukan menjelang hari raya idul Adha.

“Ini upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan, jangan sampai masyarakat terdampak Covid-19,” tuturnya.

Penerapan PPKM diyakini mampu menekan penyebaran pandemi Covid-19. Sebab terjadinya lonjakan kasus Covid-19 ketika musim libur panjang.

Larangan mudik untuk menekan penyebaran virus berbahaya tersebut agar tidak melonjak lantaran banyak dari masyarakat yang tidak peduli aturan tersebut.

“Tentu harus sama-sama mengikuti anjurkan pemerintah dan merupakan keputusan bagus menekan laju kasus,” bebernya.

Sehingga masyarakat diminta agar tidak mengaitkan kebijakan pemerintah dengan unsur agama, politik dan lain-lain. Sebab, kebijakan PPKM Mikro untuk menekan pandemi Covid-19.

“Tentu dibutuhkan kedisiplinan dan dukungan masyarakat terhadap aturan tersebut. Jangan sampai dikaitkan dengan unsur agama dan politik,” harapnya.

Pihaknya berharap agar masyarakat di khsuusnya wilayah Kutim taat aturan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

“Harus sama-sama disiplin demi memerangi wabah Covid-19,” tukasnya.

Sebab sejumlah Kecamatan masuk zona merah. Untuk itu butuh dukungan semua pihak termasuk masyarakat untuk megatasi hal tersebut.

“Tetap disiplin prokes agar pandemi ini segera berlalu” sebutnya. (adv/kls)